.jpg)
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Kegiatan strategis ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (23/7/2025) dari Kantor Bupati Tanah Bumbu, dan diikuti langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati mewakili Bupati Andi Rudi Latif, serta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rakor ini menghadirkan narasumber utama Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, yang menyampaikan berbagai poin penting terkait pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Dr. Ely membeberkan berbagai modus korupsi yang kerap terjadi, seperti pengaturan proyek pembangunan, permintaan jatah pokok pikiran (Pokir) dari legislatif, praktik suap dalam proses pembahasan APBD dan APBD Perubahan, serta manipulasi harga dalam pengadaan barang dan jasa.
“Korupsi tidak sekadar menyebabkan kerugian negara, tetapi juga menghilangkan hak-hak masyarakat. Proses anggaran harus transparan, akuntabel, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Dr. Ely.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa integritas pribadi dan komitmen moral setiap pemangku kepentingan merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.
Rakor ini menjadi momen penting bagi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, termasuk Tanah Bumbu, untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan membenahi tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah refleksi bagi perangkat daerah agar selalu mengedepankan prinsip good governance dan clean government dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemkab Tanbu menyambut baik materi yang disampaikan dan menyatakan kesiapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang terbuka, efisien, dan bersih dari praktik koruptif.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Tanah Bumbu semakin memahami pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat sinergi dengan lembaga antikorupsi demi mewujudkan birokrasi yang melayani dan terpercaya.
