BATULICIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Acara tersebut digelar di Ruang Bersujud 1, Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, pada Senin (20/10/2025) dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, perangkat daerah, serta perwakilan dari BPK RI.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh jajaran pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK bukan hanya sekadar catatan administratif, tetapi menjadi arahan konstruktif bagi kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Bupati Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, komitmen bersama ini juga merupakan wujud kesungguhan moral dan tanggung jawab institusional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Pemkab Tanah Bumbu memiliki keseriusan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat penyelesaian seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar sesuai target waktu yang ditetapkan.
Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Tanah Bumbu dalam menjaga dan meningkatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah berhasil diraih.
“Capaian opini WTP yang kita peroleh merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Namun yang lebih penting, bagaimana kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya,” ujar Andi Rudi Latif.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari bagaimana kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama TLRHP BPK RI ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat. Upaya tersebut akan memperkuat fondasi pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil (result oriented government).
Pemkab Tanah Bumbu optimis, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat akan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya publik, sejalan dengan visi daerah menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.
.jpeg)
