BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mencatat prestasi gemilang di tingkat provinsi. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) UKPBJ se-Kalimantan Selatan yang digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025 di Hotel Roditha, Banjarbaru, Tanah Bumbu berhasil meraih Penghargaan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan UKPBJ Tanah Bumbu dalam memenuhi seluruh 9 variabel penilaian yang ditetapkan oleh LKPP. Capaian tersebut menandakan peningkatan signifikan dalam tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menyampaikan bahwa pencapaian Level 3 (Proaktif) mencerminkan UKPBJ Tanah Bumbu telah matang secara kelembagaan dan memiliki kemampuan untuk berinisiatif mendorong perbaikan sistem pengadaan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Level kematangan ini juga menandakan bahwa UKPBJ Tanah Bumbu tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif berperan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah melalui proses pengadaan yang tepat sasaran dan berintegritas.
Rakorda UKPBJ 2025 yang berlangsung pada 15–16 Oktober 2025 tersebut mengusung tema “SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang Kompeten Menuju Indonesia Emas 2025.” Melalui tema ini, kegiatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antar daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut penghargaan ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi nasional menuju Indonesia Emas 2025.
Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Tanah Bumbu semakin siap menjadi daerah dengan sistem pengadaan yang efisien, transparan, dan proaktif dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
