Type Here to Get Search Results !

Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Kebijakan Kependudukan melalui PJPK 2025–2029

0


BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar ekspose penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029, Senin (11/5/2026) di Aula DP3AP2KB Batulicin.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti, mengatakan penyusunan PJPK sangat penting sebagai dasar dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi dan dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurutnya, dokumen PJPK nantinya akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.

“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Erli Yuli Susanti.

Ia menambahkan, pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan daya saing daerah.

Karena itu, penyusunan peta jalan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Erli juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kependudukan.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendukung implementasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Permasalahan kependudukan memiliki cakupan yang luas dan kompleks, sehingga memerlukan dukungan serta kolaborasi semua pihak agar kebijakan yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ekspose penyusunan PJPK tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kependudukan dan perencanaan daerah.

Dalam kegiatan itu, turut hadir narasumber Prof. Dr. Suratno, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memaparkan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian kuantitas penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan antar sektor pembangunan.
Menurut Prof. Suratno, tantangan kependudukan di masa depan akan semakin kompleks apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan terukur.

Karena itu, ia menilai kolaborasi antarinstansi dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi pembangunan kependudukan.

“Persoalan kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Melalui kegiatan ekspose tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dapat berjalan optimal dan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif.

PJPK nantinya diharapkan menjadi pedoman strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang. (Rel)

Posting Komentar

0 Komentar