Type Here to Get Search Results !

DPRD dan Pemkab Kotabaru Fasilitasi Solusi Kendala Dokumen Kapal Nelayan

0

 

KOTABARU, POSKOnews.id – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal. Kesepakatan tersebut menjadi upaya menjaga keberlangsungan aktivitas melaut sekaligus memberikan solusi atas kendala administrasi perkapalan yang dihadapi nelayan.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, yakni Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya aktivitas melaut serta meningkatnya biaya operasional nelayan.

Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dan peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dengan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Afzhal selaku perwakilan KSOP Batulicin menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.

“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut menyampaikan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.

Dalam pembahasan tersebut, anggota DPRD juga menekankan pentingnya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, keterlambatan dokumen kapal tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.

Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan agar segera melengkapi dokumen perikanan.

Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.

Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.

Tags

Posting Komentar

0 Komentar