BATULICIN,POSKONews.id - Sebagaimana arahan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif untuk menjalankan intruksi Presiden Prabowo Subianto, dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mensinergikan asta cita presiden dan visi misi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kabupaten Tanah Bumbu menerima langsung pemaparan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal, Selasa (4/3).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan inflasi tahun 2025.
"Sinergi yang kuat antara semua pihak menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri yang sering memicu kenaikan harga pangan," ujar Tito.
Selain pengendalian inflasi, rapat ini juga membahas akselerasi sertifikasi produk halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dengan percepatan sertifikasi halal, diharapkan pelaku usaha, terutama UMKM, dapat lebih mudah mendapatkan akses pasar baik di dalam maupun luar negeri.
Strategi Pengendalian Inflasi 2025
Dalam rapat ini, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah strategi pengendalian inflasi, antara lain:
1. Penguatan Cadangan Pangan Daerah – Mendorong setiap daerah untuk memiliki stok pangan yang cukup guna mengantisipasi lonjakan harga.
2. Optimalisasi Operasi Pasar – Pemerintah daerah diminta aktif menggelar operasi pasar murah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.
3. Penguatan Infrastruktur Logistik – Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang.
4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta – Sinergi dengan pelaku usaha dan distributor dalam menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga.
Akselerasi Sertifikasi Halal untuk UMKM
Sertifikasi halal menjadi isu penting dalam rapat ini karena berperan besar dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, seperti:
Kemudahan Proses Sertifikasi – Penyederhanaan regulasi agar UMKM lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal.
Bantuan Subsidi Sertifikasi – Pemerintah akan memberikan insentif bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis atau dengan biaya terjangkau.
Digitalisasi Proses Sertifikasi – Implementasi sistem digital guna mempercepat proses sertifikasi dan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pengendalian inflasi dan akselerasi sertifikasi halal dapat berjalan efektif, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pejabat kementerian, gubernur, bupati/wali kota, serta perwakilan dari sektor swasta dan UMKM. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, dengan fokus pada stabilitas harga dan peningkatan daya saing produk halal, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menjalankan kebijakan yang telah disusun guna menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (rel)
