.jpg)
KOTABARU, POSKONews.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 dalam sebuah audiensi resmi yang digelar di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru, pada Kamis (12/6/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para auditor BPKP, serta kepala unit teknis. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, membuka acara mewakili Bupati dan menegaskan pentingnya evaluasi ini sebagai bagian dari komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Hasil evaluasi ini harus menjadi rujukan dalam penyempurnaan kebijakan, khususnya di lima sektor prioritas: pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM,” ujar Eka.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi isu strategis seperti program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat dalam dokumen RPJMD agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Anggaran: Separuh Lebih Berpotensi Tidak Efektif
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa dari total anggaran Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk lima sektor prioritas, sebesar Rp764,8 miliar atau 51,5% dinilai berpotensi tidak efektif, sementara Rp42,2 miliar (2,85%) dinilai tidak efisien.
Ayi menjelaskan, masih terdapat kelemahan dalam menyinergikan perencanaan jangka menengah dan pendek. Indikator program pun dinilai terlalu kuantitatif dan belum mencerminkan kualitas dampak yang dihasilkan.
“Misalnya, banyak indikator yang hanya menghitung jumlah anak yang bersekolah, tanpa mengukur mutu pendidikan yang diterima,” ungkapnya.
BPKP juga mencatat ketidaksesuaian antara judul program dan implementasi di lapangan. Salah satu contoh adalah program penanggulangan stunting yang ternyata lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan umum dibanding intervensi langsung terhadap ibu hamil dan balita.
Sementara itu, anggaran pemberdayaan UMKM dinilai belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro di desa-desa yang justru paling membutuhkan pendampingan dan akses pasar.
Digitalisasi Sebagai Solusi Efisien
Dalam sesi tanggapan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Sulistyani, menekankan perlunya inovasi berbasis digital, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai.
“Media sosial bisa menjadi alat edukasi kesehatan yang murah namun efektif, sekaligus memperkuat peran perempuan di pedesaan,” katanya.
Sekda Eka Saprudin turut mendukung pendekatan ini, menyebut bahwa digitalisasi mampu menekan biaya tanpa mengorbankan jangkauan program.
“Kita bisa menjangkau banyak orang dengan anggaran yang minim, asalkan strateginya tepat,” tambahnya.
Bupati: Jadikan Evaluasi sebagai Kompas Pembangunan
Menutup acara, Bupati Kotabaru H. Muhamad Rusli hadir memberikan sambutan sekaligus menerima dokumen resmi hasil evaluasi dari Kepala BPKP Kalimantan Selatan.
“Evaluasi ini adalah kompas penting untuk menyusun kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran. Ini bentuk komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” tegas Bupati.
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Pemkab Kotabaru kepada BPKP, sekaligus menandai semangat sinergi dalam upaya memperbaiki tata kelola anggaran dan pembangunan daerah. (Rel)
