BATULICIN, POSKOnews.id – Di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Raihan tersebut menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Tanah Bumbu dalam mempertahankan opini WTP.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen dan sinergi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut sejalan dengan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan perlu terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah.
Selain penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
