BATULICIN – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif kembali dikuatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosp), rapat koordinasi digelar dengan fokus utama membahas rencana aksi Reformasi Birokrasi General (RBG) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Diskominfosp Tanah Bumbu ini menghadirkan pejabat struktural dan perwakilan bidang dari berbagai perangkat daerah.
Rapat ini menjadi forum penting bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun strategi sinergitas lintas sektor. Sebab, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh satu instansi, melainkan kolaborasi terpadu antar seluruh perangkat pemerintahan.
Sinergi SKPD Jadi Kunci
Sekretaris Diskominfosp Tanah Bumbu, Efrin, yang memimpin rapat menegaskan bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah adalah faktor penentu dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Menurutnya, Diskominfosp siap mengambil peran sebagai motor penggerak dalam memastikan keterpaduan kebijakan dan layanan publik berbasis teknologi informasi.
“Reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aktif dan terintegrasi dari seluruh SKPD. Sinergi diperlukan untuk menjamin keterpaduan kebijakan dan efektivitas layanan publik berbasis data,” ujarnya, Selasa (15/07/2025).
Efrin menambahkan, dalam era digitalisasi saat ini, keterbukaan informasi publik dan integrasi data antarinstansi merupakan kebutuhan mutlak. Tanah Bumbu dituntut untuk beradaptasi dengan cepat agar pelayanan publik bisa lebih efisien dan terpercaya.
Rumusan Strategi Bersama
Rapat menghasilkan sejumlah rumusan strategi bersama. Di antaranya, penguatan komunikasi publik, peningkatan literasi digital, serta percepatan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap bidang. Langkah ini dianggap penting untuk mendukung evaluasi program strategis secara terukur dan transparan.
“Kolaborasi bukan sekadar agenda formal, tetapi komitmen nyata membangun pemerintahan terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Efrin lagi.
Diskominfosp menegaskan akan melakukan monitoring berkala dan menyampaikan pelaporan progres antarbidang secara transparan kepada pimpinan daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana aksi tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelayanan publik sehari-hari.
Membangun Pemerintahan Digital
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya percepatan menuju pemerintahan digital (e-government). Melalui sistem pelayanan digital yang terintegrasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah tanpa prosedur yang berbelit-belit.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar teknis administratif, tapi perubahan paradigma pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif,” jelas Efrin.
Menurutnya, Diskominfosp akan membuka ruang konsultasi teknis dan pendampingan bagi SKPD lain dalam penyediaan data, diseminasi informasi, maupun pelayanan digital. Dengan begitu, seluruh perangkat daerah bisa bergerak bersama dalam ritme yang sama.
Momentum Bersama Mewujudkan Tanah Bumbu yang Lebih Baik
Rapat ini juga ditekankan sebagai momentum penting bagi seluruh SKPD untuk memperkuat komitmen bersama. Tidak hanya sekadar menyusun rencana, tetapi benar-benar mengawal pelaksanaan di lapangan dengan semangat kebersamaan.
“Ini momentum penting, bukan hanya menyusun rencana, tapi mengawal pelaksanaannya dengan semangat bersama demi Tanah Bumbu yang lebih baik,” pungkas Efrin.
Ke depan, Diskominfosp berharap setiap SKPD lebih proaktif dalam berkoordinasi, khususnya terkait penyediaan data dan pelayanan digital. Dengan sinergitas yang kuat, reformasi birokrasi di Tanah Bumbu diyakini mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
.jpeg)
