BATULICIN – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (8/9/2025).
Rakor tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Bunda PAUD dalam Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah” dan dihadiri oleh Bunda PAUD dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Konsolidasi Peran Bunda PAUD
Dalam keterangannya, Andi Irmayani menilai bahwa rakor ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi peran Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
“Rakor ini mempertegas komitmen bersama untuk mendukung kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah. Dengan sinergi seluruh kabupaten/kota, kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan pembelajaran dasar yang bermutu, sekaligus mempersiapkan transisi yang lebih matang ke jenjang sekolah dasar,” ujar Andi Irmayani.
Menurutnya, PAUD memiliki peran vital dalam membentuk dasar perkembangan anak, baik dari sisi kognitif, emosional, sosial, maupun karakter. Karena itu, kebijakan wajib belajar pra sekolah harus benar-benar dijalankan secara optimal dan merata di semua daerah.
Agenda Penting dan Pengukuhan Bunda PAUD
Rakor Bunda PAUD ini juga dirangkai dengan prosesi pengukuhan Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, oleh Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin.
Andi Irmayani menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pengukuhan tersebut.
“Selamat kepada Ibu Erna Lisa Halaby atas amanah baru sebagai Bunda PAUD Kota Banjarbaru. Semoga ini semakin memperkuat peran strategis Bunda PAUD dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, adil, dan merata di Kalimantan Selatan,” katanya.
Selain pengukuhan, rakor juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman Pokja PAUD dengan berbagai mitra strategis, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program wajib belajar pra sekolah.
Paparan Materi dan Diskusi Strategis
Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan wajib belajar pra sekolah.
Sementara itu, perwakilan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel menyoroti pentingnya peran strategis Bunda PAUD dalam memastikan layanan PAUD yang berkualitas, terutama dalam aspek pemerataan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan sarana belajar yang layak.
Kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok kabupaten/kota, di mana para peserta berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan program PAUD di wilayah masing-masing.
Harapan dan Tindak Lanjut
Rakor Bunda PAUD Kalsel Tahun 2025 diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan rencana tindak lanjut konkret yang bisa segera diimplementasikan di lapangan.
Andi Irmayani menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Bunda PAUD, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program wajib belajar satu tahun pra sekolah.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak usia dini yang terlewatkan untuk mendapatkan hak pendidikan dasar sebelum masuk sekolah dasar. Inilah upaya kita bersama dalam membentuk generasi emas Indonesia di masa depan,” tandasnya.
Menuju Layanan PAUD yang Merata dan Bermutu
Dengan semangat kebersamaan yang dibangun melalui rakor ini, diharapkan layanan PAUD di Kalimantan Selatan semakin merata, berkualitas, dan berdaya saing. Implementasi kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah diyakini akan memperkuat fondasi pendidikan anak sejak dini, sehingga mereka siap menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan berikutnya.
Rakor yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini pun menegaskan kembali posisi Bunda PAUD bukan hanya sebagai figur simbolis, melainkan sebagai motor penggerak utama dalam mengawal kebijakan pendidikan anak usia dini.
