BATULICIN, POSKONews.id – Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu dengan mengangkat tema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa/Demonstrasi guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.”
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Polri dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penanganan aksi unjuk rasa agar tetap berjalan secara humanis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya melibatkan jajaran internal Polri, penelitian ini juga menghadirkan berbagai unsur eksternal sebagai responden dan narasumber. Di antaranya tokoh adat, perwakilan mahasiswa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Keterlibatan lintas elemen ini dinilai penting guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan berimbang terkait praktik pengamanan demonstrasi di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, tim Puslitbang Mabes Polri melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), hingga observasi langsung. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali informasi secara menyeluruh, mulai dari pola penanganan aksi demonstrasi, strategi komunikasi di lapangan, hingga pendekatan humanis yang diterapkan oleh personel Polri.
Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta elemen mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif saat penyampaian aspirasi di muka umum.
Peran tokoh adat dalam kegiatan ini turut memberikan perspektif penting terkait penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga ketertiban masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu menjadi pendekatan alternatif yang efektif dalam meredam potensi konflik saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Sementara itu, kehadiran perwakilan mahasiswa menjadi representasi suara publik dalam menyampaikan aspirasi. Masukan dari kalangan mahasiswa diharapkan dapat memperkaya sudut pandang Polri dalam memahami dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.
Unsur Forkopimda juga memberikan kontribusi strategis, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor. Hal ini penting untuk memastikan setiap penanganan aksi demonstrasi dilakukan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan profesionalisme Polri, khususnya dalam menangani unjuk rasa secara humanis, terukur, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
Dengan demikian, Polri diharapkan mampu terus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak kebebasan berpendapat, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. (Rel)
