BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah dengan menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang digelar pada Rabu (15/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa Pemkab Tanah Bumbu siap memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung implementasi program TP2DD secara berkelanjutan.
Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“HLM TP2DD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong digitalisasi, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja daerah,” ujar Eryanto Rais.
HLM TP2DD sendiri merupakan forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, serta lembaga keuangan untuk membahas percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Pada tahun 2026 ini, forum tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah melalui Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan”. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota TP2DD, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta pimpinan Bank Kalsel.
Dalam forum tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Digitalisasi transaksi daerah dinilai tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas basis penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi secara elektronik.
Selain itu, penerapan sistem digital juga diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran pendapatan serta mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui dukungan aktif dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, percepatan digitalisasi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah di era transformasi digital. (Rel)
