BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengikuti Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Kegiatan fasilitasi tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Melalui proses ini, Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat integrasi perencanaan pembangunan secara vertikal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung, mengatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga harus sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Fasilitasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan, target indikator, dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2027 telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi,” ujarnya.
Pada aspek nasional, lanjut Untung, Kabupaten Tanah Bumbu menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional melalui koordinasi lintas sektor dalam forum Rakortekbang.
Sementara itu, pada tingkat provinsi, Tanah Bumbu terus memperkuat posisinya sebagai Gerbang Logistik Utama Kalimantan Selatan sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diwujudkan melalui sinergi terhadap sejumlah proyek strategis daerah dan nasional, termasuk pembangunan Jembatan Pulau Laut serta penguatan konektivitas Pelabuhan Batulicin sebagai simpul pelayaran internasional.
Selain itu, penyusunan RKPD juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengarusutamaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam program perangkat daerah.
Fokus keberlanjutan diarahkan pada rehabilitasi lahan pascatambang, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta penguatan pembangunan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Untung menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, arah pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Tema pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 adalah Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab,” jelasnya.
Menurutnya, struktur ekonomi Tanah Bumbu saat ini masih didominasi sektor ekstraktif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap lingkungan hidup. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mempercepat diversifikasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Di sisi lain, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Selain transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan juga menjadi prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kawasan pertanian produktif, peningkatan produksi perikanan, serta penguatan kemandirian pangan masyarakat.
Sementara pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah guna mendukung konektivitas antarwilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan analisis teknokratis dan spasial yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tiga aksi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027.
Prioritas pertama adalah Transformasi Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Daerah. Program ini mencakup hilirisasi industri melalui optimalisasi KEK Setangga, pemberdayaan UMKM melalui peningkatan rasio kewirausahaan daerah dan akses permodalan, serta transformasi sektor pertanian dan perikanan guna mewujudkan kemandirian pangan.
Prioritas kedua adalah Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur berbasis potensi kecamatan, pengembangan sentra pengolahan komoditas unggulan seperti karet, peningkatan kondisi jalan daerah, serta perluasan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
Sedangkan prioritas ketiga adalah Transformasi Pelayanan Publik melalui peningkatan Indeks Pemerintahan Digital, integrasi layanan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh.
Melalui fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap seluruh program pembangunan yang dirancang dapat semakin terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa mendatang, sekaligus mendukung terwujudnya Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.(Rel)
