BATULICIN, PoskoNews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta bencana hidrometeorologi melalui Rapat Koordinasi dan Aktivasi Pos Komando serta Pos Lapangan di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati membuka rapat koordinasi tersebut. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana yang meningkat selama musim kemarau.
Menurutnya, penanganan bencana perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons cepat apabila terjadi keadaan darurat.
Rapat koordinasi melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Yulian Herawati mengatakan arahan Bupati Andi Rudi Latif menekankan penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman karhutla, kekeringan, maupun bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
“Bapak Bupati Andi Rudi Latif menginstruksikan agar seluruh instansi, TNI-Polri, Forkopimda, serta perusahaan swasta memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Yulian.
Dalam rapat tersebut dibahas mekanisme aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan, pembagian tugas antarinstansi, sistem pelaporan, serta penguatan langkah mitigasi untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kondisi darurat.
Penetapan status siaga darurat juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan sumber daya, personel, sarana, serta prasarana dalam mendukung penanggulangan karhutla dan kekeringan secara terpadu.
Melalui aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan, setiap unsur yang terlibat diarahkan untuk memperkuat pemantauan kondisi wilayah, koordinasi informasi, serta kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana.