BATULICIN - Jaringan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi 1 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). DPRD Rombongan tersebut dipimpin anggota Komisi 1 M.Syarifudin seraya disambut Sekretaris Daerah Kab. Tanbu (Sekdakab Tanbu) Dr.H.Ambo Sakka beserta jajarannya diruang rapat Bupati Kelurahan Gunung Tinggi, Jumat (27/12/2024)
Dihadapan rombongan Komisi 1 DPRD Propinsi Kalsel, Sekda menjelaskan tentang pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024.
Menurutnya selama hajatan Demokrasi tersebut berlangsung,maka kondisi di Tanah Bumbu sendiri berjalan aman dan terkendali.
“Alhamdulillah proses berjalan dengan kondusif dan demokratis, dan di sini tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku ketua Desk Pemilu atau berbagai temuan Bawaslu,”ujarnya.
Beliau menambahkan, sebagai bagian pungsi Pemerintahan Daerah, dengan menyesuaikan peraturan undangan yang berlaku. Partainya mempunyai kewajiban berpartisipasi guna memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Dia menyampaikan, bahwa pada tahun 2024 ini Pemerintah Daerah telah memberikan dana Hibah operasional Pemilu baik kepada KPU, Polres, Kodim dan Lanal di Tanah Bumbu, sementara dana yang sudah diserahkan ada sisa dan akan dikembalikan ke kas daerah.
Selanjutnya, ,terkait partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur bahwa hasil prosentase pemilih masyarakat Tanah Bumbu sebesar 71,95 persen. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati sebesar 71,83 persen.
Hal ini ada penurunan dibandingkan Pemilihan Legislatif kemarin, meski sebelumnya,pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Ke berbagai sekolah bersama Kesbangpol setempat, dengan tujuan melakukan edukasi tentang pentingnya Pemerintahan Kepala Daerah itu.
“KPU pun juga gencar melakukan sosialisasi, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan turunnya hak pemilih sehingga perlu kami teliti lebih jauh lagi,”
Dikesempatan itu, Muhammad Syarifuddin menjelaskan bahwa
Kunjungan ini dalam rangka pemantauan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Sekaligus untuk mengizinkan pelaksanaannya dari berbagai aspek termasuk teknis regulasi dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, Pilkada 2024 ini telah selesai dilaksanakan,namun dalam perhelatan besar ini banyak hal yang menjadi tidak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu pihak komisi 1 berhak melakukan monitoring dan evaluasi,kerena Bawaslu dan KPU adalah mintra kerja komisi 1.
“Dalam kunjungan ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua, dimana diantaranya ingin mendengar langsung dari penyelenggara pemilu maupun dari Pemerintah Daerah.,”terangnya.
“Bagaimanapun juga Pemilu sudah selesai, namun tak lupa memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan berbagai pihak. Khususnya yang telah ikut memberikan kontribusi dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak ini.” pungkasnya. (ewin/rel)