.jpg)
BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pada Kamis (05/06/2025).
Dalam pemaparannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Pemkab Tanah Bumbu berperan aktif dalam percepatan pemenuhan hak anak melalui berbagai program prioritas. Salah satunya, melalui percepatan penurunan angka stunting dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Seluruh OPD kami kerahkan untuk mendampingi anak asuh stunting, memastikan pemantauan berkala, dan menyusun laporan hasil intervensi yang berkelanjutan," ujar Bupati.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya kekerasan terhadap anak di media sosial. Pemerintah daerah, kata Bupati, telah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kasus serupa.
Selain itu, Pemkab Tanah Bumbu terus mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi anak melalui program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga memperkuat sarana dan prasarana sekolah serta membentuk tim pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kasus bullying di sekolah. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Upaya membangun budaya literasi juga turut diperkuat. Pemkab Tanah Bumbu mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling di sekolah dan mendorong pemanfaatan perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Bupati berharap evaluasi yang dilakukan Kementerian PPPA menjadi momentum refleksi dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk terus meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak anak di Tanah Bumbu.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikator dari Kementerian PPPA RI, Dra. Eko Novi Ariyanti R. D., M.Si, menyampaikan bahwa verifikasi ini menjadi instrumen penting untuk menilai komitmen dan capaian daerah dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.
“Evaluasi ini bukan hanya sebagai penilaian, tapi juga untuk memberikan rekomendasi peningkatan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran Pemkab Tanah Bumbu.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan, Kabupaten Tanah Bumbu semakin mantap melangkah menuju terciptanya lingkungan yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (Rel)
.jpg)
