KOTABARU, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting. Kegiatan berlangsung di Aula Bamega pada Senin (27/10/2025) dan diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, perwakilan kecamatan, instansi teknis, serta mitra strategis.
Hadir sebagai narasumber Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd, Kepala Pusat Studi Kependudukan ULM Banjarmasin bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno, M.Pd. Selain itu, turut memberikan materi M. Anshor, MM dari Dinas PMD dan Eko Pribadi selaku pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT sekaligus Ketua Forum CSR Kabupaten Kotabaru.
Rakor ini membahas evaluasi capaian program penurunan stunting, kendala implementasi di lapangan, serta langkah strategis dalam mencapai target prevalensi sesuai ketetapan pemerintah pusat.
Angka Stunting Mengalami Kenaikan, Wabup Minta Langkah Cepat dan Terukur
Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, S.Sos, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting berdasarkan SSGI 2024 berada di angka 23,2 persen, naik dari sebelumnya 20,1 persen.
“Ini menjadi tantangan serius. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka ini dapat ditekan setidaknya sesuai target provinsi, bahkan menuju target nasional,” tegasnya.
Syairi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah desa, hingga pelaku usaha melalui CSR. Ia juga mendorong inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi masalah gizi secara real time.
.jpeg)
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara terarah dan terintegrasi. Program penanganan stunting—mulai dari bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, pembangunan rumah layak huni, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga pemanfaatan pekarangan untuk pangan keluarga—diminta berjalan efektif dan tepat sasaran.
DPPPAPPKB: Stunting Masih Jadi Isu Prioritas Menuju Generasi Emas 2045
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph, menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas nasional karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Dalam rakor tersebut dipaparkan sejumlah materi penting, antara lain:
-
Analisis kenaikan angka stunting di Kotabaru oleh Prof. Dr. Suratno, M.Pd
-
Dampak perkawinan usia muda terhadap risiko stunting oleh Dr. Norma Yuni Kartika
-
Optimalisasi peran desa dalam konvergensi pencegahan stunting oleh Dinas PMD
-
Sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi oleh Forum CSR Kotabaru
“Melalui rakor ini, kita berharap komitmen antarinstansi semakin kuat dan keselarasan program dapat berjalan lebih optimal dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Sri.
Momentum Memperkuat Konsolidasi Bersama
Pemkab Kotabaru menyampaikan harapan agar rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret memperkuat konsolidasi, kolaborasi, dan keselarasan program antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan kerja bersama yang lebih terstruktur dan terpadu, diharapkan kualitas kesehatan anak serta pembangunan sumber daya manusia di Kotabaru semakin meningkat, sehingga prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
