BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom meeting dari Kantor Bupati Tanah Bumbu, Selasa (4/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta sejumlah instansi teknis terkait di lingkup Pemkab Tanah Bumbu.
Dipimpin Mendagri Tito Karnavian
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Hadir pula perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Bank Indonesia yang memberikan paparan terkait kondisi inflasi dan perkembangan program perumahan nasional.
-
Mengintensifkan gerakan pasar murah,
-
Mengoptimalkan seluruh instrumen pengendalian harga,
-
Serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi.
Evaluasi Program Nasional 3 Juta Rumah
Selain fokus pada inflasi, rakor ini juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat peran dalam percepatan penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, dan sinkronisasi program perumahan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Penguatan Komitmen Daerah
Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat berharap setiap daerah dapat meningkatkan komitmen dalam:
-
Menekan laju inflasi,
-
Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok,
-
Serta mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat di sektor perumahan rakyat.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
