BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
FKP turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, dan unsur masyarakat. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber dari Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat materi terkait pengawasan pelayanan publik.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa penyelenggaraan forum ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP merupakan implementasi dari Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, yang mengharuskan setiap instansi membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
“Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Yamani.
Menurutnya, FKP memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik konstruktif, serta berdiskusi terkait peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada sektor perizinan dan penanaman modal.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa DPMPTSP sebagai ujung tombak pelayanan perizinan perlu terus memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dibutuhkan pula inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang semakin dinamis.
Yamani menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak akan tercapai tanpa dukungan, peran aktif, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik, upaya mewujudkan pelayanan prima di Tanah Bumbu dapat berjalan lebih optimal.
