KOTABARU, POSKONews.id – Muhammad Rusli secara resmi melantik sebanyak 112 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Bamega, Kantor Bupati Sebelimbingan, Kabupaten Kotabaru, pada Senin (05/01/2026).
Sebanyak 112 pejabat yang dilantik terdiri dari 36 pejabat administrator (Eselon III), 74 pejabat pengawas (Eselon IV), serta 2 pejabat fungsional. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta semangat baru.
“Pelantikan ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan terutama pelayanan publik yang diterima masyarakat. Saya harap saudara-saudari bekerja secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati Rusli.
Ia juga mengingatkan pentingnya loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, aparatur sipil negara harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Sekretaris Daerah Eka Saprudin, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Sejumlah pejabat administrator yang dilantik di antaranya Gusti Muhammad Lazwardi sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Drs. Saukani sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, serta M. Octo Brahma Yogayana sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap kinerja organisasi perangkat daerah semakin solid dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Rel)
