BATULICIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) TL Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada Kamis (31/7/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Untuk lingkup Kabupaten Tanah Bumbu, rakoor diikuti langsung dari Ruang Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu, Gunung Tinggi, Batulicin. Hadir mewakili daerah, Pj Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, didampingi sejumlah kepala SKPD terkait.
Narasumber dan Peserta Rakoor
Rakoor ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, R. Fendy Dharma Saputra, serta Analis Kebijakan Madya Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Erlangga Aninditya.
Selain itu, hadir pula Kepala Satuan Tugas 3.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua, yang menekankan pentingnya konsolidasi PBJ sebagai bagian dari strategi nasional dalam pencegahan korupsi.
Peserta rakoor meliputi Sekretaris Daerah se-Kalimantan Selatan, Inspektur Daerah, serta perangkat daerah terkait yang memiliki peran langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
PBJ sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran. Karena itu, konsolidasi dan penguatan sistem PBJ merupakan langkah strategis untuk mengurangi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Melalui rakoor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, kompetitif, dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi pembangunan yang bersih dari praktik korupsi.
“Rakoor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas dalam pengelolaan PBJ. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pondasi utama agar setiap rupiah dari anggaran benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar salah satu narasumber dalam paparannya.
Komitmen Pemkab Tanah Bumbu
Pj Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menegaskan bahwa Pemkab Tanah Bumbu siap mengimplementasikan hasil dari rakoor ini dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran dan pencegahan korupsi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Pengelolaan PBJ yang baik akan berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Semakin transparan dan akuntabel prosesnya, semakin kuat pula legitimasi pemerintah dalam melayani masyarakat,” ucap Yulian.
Ia menambahkan, Pemkab Tanah Bumbu akan memperkuat koordinasi lintas OPD agar setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Harapan ke Depan
Dengan adanya konsolidasi PBJ se-Kalsel, diharapkan terjadi penyeragaman sistem dan peningkatan kapasitas SDM pengelola PBJ di seluruh daerah. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien.
KPK melalui Satgas 3.3 menegaskan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat merugikan negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan memperkuat sinergi, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menutup celah-celah rawan korupsi.
Langkah Strategis Tanah Bumbu
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, rakoor ini juga menjadi ajang untuk memperkuat strategi dalam pencegahan korupsi sejak dini. Selain meningkatkan kapasitas pejabat pengadaan, Pemkab berencana untuk terus memperluas penggunaan teknologi digital dalam proses PBJ.
Dengan sistem yang terdigitalisasi, seluruh tahapan pengadaan akan lebih mudah diawasi, baik oleh internal pemerintah maupun lembaga eksternal. Ini menjadi bagian dari komitmen Tanah Bumbu untuk menjadi daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Dengan keikutsertaan dalam Rakoor PBJ se-Kalsel, Pemkab Tanah Bumbu menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata yang terus diperkuat melalui sinergi, konsolidasi, dan implementasi kebijakan berintegritas.
.jpeg)
