BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya terhadap pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna DPRD yang membahas Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung pada Rabu (30/7/2025) di Gedung DPRD Tanah Bumbu.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran DPRD atas terlaksananya rapat paripurna ini. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan forum ini merupakan cerminan kemitraan yang sehat antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah senantiasa kami dasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa metode penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 tetap berpijak pada visi, misi, dan sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan tersebut juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dinamika sosial ekonomi daerah, serta kemampuan fiskal yang realistis.
Menurutnya, dokumen perubahan APBD ini tidak sekadar menjadi penyesuaian anggaran, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang diakomodir dalam perubahan APBD ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Penyusunan strategi dan prioritas RAPBD 2025 juga dilakukan melalui pola penyusunan yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD, berdasarkan kebijakan umum anggaran yang menjadi panduan teknis dan politis dalam mengelola sumber daya secara bijak dan tepat sasaran.
Dengan semangat kolaborasi, Pemkab Tanah Bumbu optimistis bahwa Rancangan Perubahan APBD 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.