BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) menerima kunjungan resmi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam agenda Visitasi dan Validasi Kuesioner/SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (13/11/2025), di Batulicin.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan lapangan, memberikan bimbingan teknis, serta menyampaikan masukan penting dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan standar layanan informasi sesuai regulasi KIP.
Sekretaris Diskominfosp Tanah Bumbu, Efrin, mewakili Kepala Dinas Al Husain Mardani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan kelengkapan dan akurasi pengisian data informasi publik.
“Kami di Tanah Bumbu sangat mendukung penuh pelaksanaan KIP. Komitmen ini kami wujudkan melalui koordinasi intensif dengan setiap SKPD,” ujar Efrin, didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Ahmad Salehuddin.
Ia juga mengapresiasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kalsel, seraya berharap visitasi ini dapat membawa hasil terbaik bagi Tanah Bumbu.
“Terima kasih atas monitoring, evaluasi, dan arahan yang telah diberikan. Hal ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola informasi di daerah,” tambahnya.
Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Ahmad Rijani, memberikan apresiasi atas keseriusan Pemkab Tanah Bumbu dalam mempersiapkan pelaksanaan monev KIP.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen dan kesiapan Tanah Bumbu dalam mendukung keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Adapun tim Komisi Informasi Kalsel yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Ketua Komisi Ahmad Rijani, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yati Noorhayati, serta pendamping dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.
Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi dalam mendorong terwujudnya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
