BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi memulai penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, bertempat di Banjarbaru, pada Selasa (9/12/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang), Eryanto Rais, mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Ekobang, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan terus menjadi prioritas utama dalam setiap periode pembangunan daerah. Hal tersebut juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, yang menargetkan penurunan angka kemiskinan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.
Bupati menjelaskan bahwa penyusunan RPKD tidak boleh dianggap sebagai sekadar dokumen administratif. Lebih dari itu, RPKD merupakan roadmap komprehensif yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan langkah strategis dan intervensi yang tepat sasaran.
“RPKD ini adalah peta jalan. Dokumen yang akan memastikan setiap rupiah anggaran, setiap program, dan setiap langkah pembangunan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan dokumen ini sangat bergantung pada proses penyusunannya yang harus kolaboratif, inklusif, dan berbasis data akurat. Analisis mendalam serta masukan dari pihak yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi unsur penting.
Bupati Andi Rudi Latif meminta agar seluruh tim penyusun mengutamakan data yang valid dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, ia mendorong agar penyusunan dokumen dilakukan dengan menggandeng banyak pihak, terutama yang berhadapan langsung dengan realitas di lapangan.
“Gunakan data yang akurat, analisis yang tajam, serta masukan dari berbagai pihak. RPKD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghadirkan arah pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi antara berbagai sektor — pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, akademisi, hingga masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi lintas sektor. Hanya melalui kerja bersama, target pengurangan kemiskinan dapat kita capai dengan optimal,” pungkasnya.
Kegiatan penyusunan RPKD ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dari seluruh SKPD Pemkab Tanah Bumbu serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komitmen dan koordinasi bersama.
Untuk memperkuat kualitas dokumen, Pemkab Tanah Bumbu menghadirkan narasumber dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan para akademisi, yakni:
● Prof. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si
● Dr. Muhammad Arif
● Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
● Prof. Kadir
● Prof. Ichsan Ridwan
Para narasumber tersebut diharapkan memberikan perspektif akademik, data ilmiah, serta strategi konkret untuk memperkaya dokumen RPKD 2025–2029. (Rel)
