BATULICIN, POSKONews.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028 di Hotel Ebony Batulicin, pada Selasa (16/12/2025).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Dalam sambutan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Deny Hariyanto, ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang memerlukan perhatian serius. Menurutnya, isu kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, serta perlindungan sosial.
Bupati menilai, kehadiran dokumen RPKD menjadi pedoman yang sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RPKD memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Bupati melalui Staf Ahli.
Ia menambahkan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial atau sektoral. Keberhasilan intervensi memerlukan sinergi lintas sektor, didukung oleh basis data yang akurat, monitoring berkelanjutan, serta inovasi program agar penanganan tepat sasaran.
Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, menyampaikan bahwa penyusunan RPKD sejalan dengan visi RPJMD 2025–2029 untuk mempercepat penuntasan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya integrasi program antar-SKPD agar setiap perangkat daerah memahami peran serta kontribusi masing-masing.
“Amanat Bupati jelas: seluruh SKPD harus BerAksi dan memberikan kontribusi nyata. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah harus diperhatikan agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok miskin,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan inovasi integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai langkah konkret yang sudah berjalan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.
Menyatukan Persepsi dan Program
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan expose ini adalah memetakan peran masing-masing SKPD, menyinergikan program antar instansi, serta menghindari duplikasi kegiatan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan dalam RPKD,” ujarnya.
Ia berharap dokumen RPKD dapat menjadi acuan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang efektif, sekaligus meningkatkan koordinasi dan kualitas layanan pemerintah hingga tingkat kecamatan. (Rel)
